Daerah

Anggaran Siluman dalam Penyusunan APBD se-Sultra Terendus KPK, Nilainya Fantastis

Kendari, JaringPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendapat informasi adanya dugaan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam penyusunan APBD se-Sulawesi Tenggara. Informasi yang diterima KPK, dugaan praktek KKN yang dilakukan adalah adanya uang ketuk palu hingga anggaran siluman.

“Kami mendengar masih ada praktek-praktek tidak pantas dalam proses penyusunan APBD, baik ‘uang ketok palu’, alokasi dana pokir, maupun ‘anggaran siluman’,” kata Korwil VII KPK RI, Adliansyah Malik Nasution dikutip dari Sultranesia.id, Kamis (26/11/2020).

Untuk itu, KPK mengingatkan agar semua pihak tidak melakukan hal tersebut, dan tetap melakukan penyusunan APBD sesuai aturan yang berlaku.

“Kami ingatkan, mohon hal tersebut untuk tidak dilakukan. Ikuti aturan yang berlaku. Karena kami senantiasa memantau proses-proses tersebut,” katanya.

Aldiansyah juga mengingatkan agar pengesahan APBD tahun anggaran 2021 se-Sultra tepat waktu. APBD Tahun 2021 agar, lanjut dia, agar telah disetujui bersama antara DPRD dan kepala daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Dia juga meminta kepada Pemda dan DPRD se-Sultra agar memberikan informasi kepada KPK jika ada hal non teknis yang menghambat proses pembahasan APBD.


“Informasikan kepada kami juga jika ada hal non teknis yang menyebabkan proses pembahasan APBD menjadi terhambat,” ujarnya.

“Inspektorat juga kami harapkan mengawal proses penyusunan APBD, dan melakukan deteksi dini, agar tidak ada potensi korupsi, baik suap, pemerasan atau gratifikasi dalam proses penyusunan APBD,” imbuhnya.

Khusus untuk daerah dalam tahapan Pilkada, Aldiansyah mengimbau agar para pihak menghindari intervensi dari petahana, atau tim sukses kepala daerah dalam penyusunan APBD yang tidak sesuai dengan aturan dan pedoman penyusunan APBD.

“Kami berharap kasus “Malang” tidak terjadi di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah se Sultra agar menghindari praktek-praktek KKN, dan tetap mengikuti aturan yang ada dalam rekrutmen, rotasi dan mutasi ASN, proses perizinan, proses penyaluran dana hibah bantuan sosial, serta proses PJB.(*Pin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker