Berita

Mensos : Daerah Wisata Harus Berdampak Positif Kepada KPM PKH


Labuan Bajo – Menteri Sosial Juiari P Batubara menegaskan pemerintah telah menetapkan pulau komodo sebagai destinasi wisata dunia. Hal itu tentunya harus mempunyai dampak positif bagi pengentasan kemiskinan di kabupaten Manggarai Barat.

Mensos berharap keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) dapat memanfaatkan status pulau komodo sebagai destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian. Untuk itu, kelompok usaha bersama KPM PKH harus dapat memasarkan produk kerajinan dan oleh-oleh yang mereka produksi, kata Mensos saat bertatap muka dengan KPM PKH kabupaten Manggarai Barat di pendopo kabupaten, hari ini.


Agar dapat disukai wisatawan, dikatakan Mensos perlu kerjasama seluruh pihak untuk membina KUBE PKH sehingga mereka dapat menghasilkan produk kerajinan yang kualitas dan menarik.

“Perlu kerjasama semua pihak untuk membina dan meningkatkan KUBE PKH sehingga produk yang mereka hasilkan dapat laku dipasaran,” imbuh mensos.

Ucapan Nataru2020 Tini-JaringPos

Baca Juga:

Pelatihan Bagi KPM

Mensos menjelaskan Kementerian Sosial telah berkerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian perindustrian dan lembaga swasta untuk melatih dan meningkatkan kemampuan KPM PKH diberbagai bidang. Sebagai contoh pelatihan bengkel pengelasan di kabupaten Banyuwangi dan pelatihan lainnya di sejumlah kabupaten/kota.

“Salah satu yang dilakukan Kemenperin adalah melakukan pelatihan kewirausahaan lalu ada program digitalisasi ekonomi sehingga produk perorangan ini bisa dibawa ke online lalu ada bantuan modal dari pemerintah lewat KUR,” imbuh Mensos.

Usaha perorangan KPM secara bertahap bisa ditingkatkan agar mereka menjadi wiraswasta yang mandiri termasuk di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat

“Jadi kalau program ini dilanjutkan terutama dengan pendamping PKH mereka sudah punya hubungan yang baik saya pikir ini bisa program yang dikembangkan,” lanjut Mensos.

Peningkatan penjualan KUBE PKH ini tentu mempunyai dampak positif dengan meningkatnya kehidupan KPM PKH sehingga mendorong meningkatnya graduasi mandiri di kabupaten Manggarai Barat.
Data Kemensos menunjukan sebanyak 1,2 juta KPM telah mengundurkan diri dari kepersertaan PKH atau graudasi mandiri. Jumlah tersebut telah melebihi target yang ditentukan secara nasional sebanyak 800.000 KPM pada tahun 2019.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan Kemenperin tengah mempersiapkan fasilitas digital avatar dalam program e-Smart IKM sebagai mempercepat graduasi atau peningkatan kesejahteraan pada keluarga Program Keluarga Harapan (PKH).

Ucapan Nataru2020 Jaring-JaringPos

“Potensi Avatar ini harus dapat kita manfaatkan untuk mempercepat graduasi KPM. Labuan bajo sebagai tempat wisata bisa memungkinkan penerapan digital untuk KPM,” jelas Harry.

Sebelumnya, Kemenperin telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadikan keluarga graduasi menjadi pengusaha industri kecil menengah (IKM).

Disisi lain, Harry menjelaskan khusus untuk kabupaten Manggarai Barat jumlah warga prasejahtera yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 20.070 KPM PKH dengan total bantuan sebesar Rp93.161.350.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 22.783 kaluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp.10.024.520.000 hingga desember 2019.

“Hingga bulan Desember total bantuan yang telah disalurkan sebesar 103.185 miliar rupiah. Bantuan ini kita harapkan dapat meringankan beban masyarakat pra sejahtera di Manggarai Barat,” kata Harry Hikmat.

Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial ke propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahap IV sebesar Rp. 1.802.339.813.830 tahun 2019. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp. 1.578.947.275.000 untuk 367.140 keluarga, BPNT sebesar Rp. 211.192.538.830 untuk 434.353 kaluarga, bantuan sosial KUBE sebesar Rp. 2.200.000.000 untuk 1.100 kaluarga, bantuan sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebesar Rp. 9.900.000.000 untuk 66 unit rumah dan bantuan sosial sarana lingkungan sebesar Rp. 100.000.000.

*Humas Ditjen Linjamsos*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker