Pembangunan (Hotel) Berbasis Ekologi di Pantai Pede: Mungkinkah?

Penulis Sil Joni  pemerhati masalah sosial dan politik.

Untuk pertama kalinya di fase ‘new normal’ ini Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengadakan kunjungan kerja di Flores. Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menjadi daerah pertama yang dilawati oleh sang Gubernur.

Dalam kunjungannya kali ini, seperti yang dilansir oleh sejumlah media daring, VBL didampingi oleh sejumlah kepala Dinas di lingkup pemerintahan Provinsi. Mereka mengunjungi sejumlah obyek wisata strategis di Labuan Bajo, termasuk salah satu aset vital Provinsi NTT, Pantai Pede.

Tentu bukan Gubernur VBL namanya jika tidak mengeluarkan ‘retorika politik’ dalam setiap momen safari politiknya. Orasi politiknya ketika meninjau kawasan Pede termasuk lokasi di mana sebuah hotel milik Pemprov akan dibangun, sangat menarik untuk dibedah.

Betapa tidak, di hadapan para kepala Dinas tingkat Provinsi dan sejumlah pejabat publik di Kabupaten Mabar, VBL mempresentasikan semacam konsep desain pembangunan (hotel) yang berbasis ekologis di area pantai itu.

Pembangunan berbasis ekologis itu, demikian VBL, sebuah model pembangunan yang selaras alam. Terjemahan sederhananya adalah jika ada pohon, maka pohon itu tetap dirawat, dibiarkan hidup. Para arsitek mesti cerdas dan berkompeten membangun sebuah bangunan hotel mewah di antara pepohonan itu. Tentu, ini sebuah tantangan yang tidak ringan kepada pihak PT Flobamor,  perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipercayakan untuk mengelola aset Provinsi tersebut.

Bahkan, dengan penuh percaya diri, VBL mengingatkan agar semua aset (tanah) milik Pemprov harus dikelola sesuai dengan spirit keutuhan alam ciptaan itu. Dengan itu, secara konseptual, terjadi semacam perubahan paradigma dalam membangun infrastruktur sebagai ekspresi komitmen politik pemerintah untuk memperhatikan ‘keselamatan ekologi’. Untuk konteks pembangunan hotel di Pede, VBL memastikan agar publik yang mengunjungi pantai itu nanti merasa nyaman dan betah (at home).

Karena itu, VBL meminta PT Flobamor untuk menyediakan ‘akses yang luas’ bagi publik untuk beraktivitas di lokasi itu, seperti area pementasan tarian Caci, tempat menenun, kegiatan relaksasi (rekreasi) dan sebagainya yang semuanya ditata seturut warna harmoni dengan alam.

Selain itu, tidak tanggung-tanggung, VBL menegaskan bahwa kita boleh bangun hotel berbintang di lokasi Pede. Hotel milik Pemvrov itu, demikian VBL harus ‘lebih indah dan mewah’ dari Hotel Laprima. Soal biaya, bagi VBL tidak menjadi masalah serius. Intinya, berapapun anggaran untuk pembangunan itu, jika dirancang sesuai dengan konsep pembangunan selaras alam dan terlihat indah dan megah, maka itu bukan perkara yang sulit.

Secara sepintas, ‘kicauan VBL’ di atas terdengar sangat merdu. Dari sisi retorika, saya kira VBL relatif sukses menggulirkan wacana politik pembangunan yang begitu menawan dan menjanjikan. Hampir semua ‘isu politik negatif’ di wilayah ini, seolah lenyap kala menyimak narasi politik itu. Kita mendapat semacam ‘pengguguran politik’ yang sanggup menenangkan hati dan pikiran publik.

Akan tetapi, saya kira publik sebenarnya tak terlalu membutuhkan ‘suguhan retorika manis’ semacam itu. Sebenarnya, yang publik nantikan adalah ‘implementasi’ dari pelbagai konsep muluk tersebut. Apa artinya seorang pemimpin hanya “terampil memproduksi wacana”, sementara masih mandul dalam tahapan operasionalnya. Masalahnya adalah VBL selama ini terlampau kreatif ‘melemparkan wacana’ ketimbang aksi nyata. Ada banyak janji dan program yang keluar dari mulut VBL hanya menguap begitu saja, tanpa hasil yang jelas. Kita tidak ingin ‘tawaran konseptual pembangunan berbasis ekologi’ di atas, hanya berhenti pada tataran wacana.

Untuk itu, kita coba melihat secara obyektif perihal kemungkinan ‘terwujudnya’ idealisme VBL di atas. Pertama nian, sebagai sebuah wacana politik, saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada VBL yang begitu concern dan care dengan isu keselamatan ekologi dalam desain skema pembangunan politik NTT umumnya dan Pantai Pede khususnya. Hanya gubernur VBL yang memikirkan secara serius bagaimana mengelola sebuah pantai dalam spirit kemenyatuan dengan tata alam di pantai itu.

Kedua, benarkah sebuah pembangunan fisik seperti hotel berbintang ‘tidak merusak alam’? Apakah ada contoh konkret sebuah bangunan hotel di mana pohon-pohon dibiarkan bertumbuh dalam gedung bertingkat itu?

Ketiga, jika ‘proyek pembangunan selaras alam itu harus dilaksanakan’, tentu membutuhkan biaya yang sangat fantastis. Memang VBL dalam pidatonya itu, sangat optimis soal kesanggupan Pemvrov untuk membiayai pembangunan itu. Benarkah kondisi fiskal kita berkelimpahan sehingga tidak mengalami kendala dalam proses pembangunannya?

Keempat, sampai detik ini kita belum tahu soal kepastian dari sisi hukum pengambilalihan pengelolalaan aset Pede dari PT SIM ke PT Flobamor. Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya bahwa PT SIM sedang menggugat Pemvrov NTT terkait dengan kebijakan ‘pengabilalihan’ itu. Lalu, apakah mungkin kegiatan membangun hotel di lahan yang masih disengketakan, berjalan normal dalam waktu dekat?

Kelima, apakah untuk kebijakan pembangunan hotel di Pede, gaya kepemimpinan VBL berubah drastis? Bukankah VBL selama ini hanya pandai ‘mengumbar janji’ dan memproduksi wacana kontroversial di ruang publik?

Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan rencana ambisius VBL itu. Seorang pemimpin, memang sudah sepantasnya menyiram api optimisme kepada masyarakat terkait masa depan pembangunan di sebuah wilayah. Namun, pencabutan wacana politik bernada optimistis saja, tidak cukup. Pemerintah dituntut untuk secara konsisten mengerjakan apa yang sudah diobral ke ruang publik. Jika dalam kunjungan kali ini, konsep pembangunan hotel berbasis ekologi menjadi ‘trending topic’, maka satu harapan kita, segera jabarkan dalam bentuk tindakan yang nyata.

Isi tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab Penulis