Berita

Proyek Dana Desa senilai Rp417 Juta Desa Ponto Ara Mangkrak


Pemerintah Indonesia melalui program Nawa Cita telah menggelontorkan Dana Desa sebagai implementasi dari UU Desa No. 6 Tahun 2014. Dimana, telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan fisik seperti penggusuran jalan, pelebaran jalan dll.

Proyek pembangunan akses  jalan dari Bea Rakas, Poto Koe menuju Deket  di desa Ponto Ara Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat mendapat keluhan dari masayarakat setempat. Bagaimana tidak Proyek yang dibiayai melalui dana Desa tahun anggaran 2019 tersebut, belum kunjung rampung. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan warga,mengingat Ruas jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.  Apalagi alokasi anggaran untuk proyek tersebut  cukup besar yakni Rp .417.350.000, untuk pekerjaan sepanjang 2500 meter.


dd1-JaringPos

Salah satu tokoh muda Desa Ponto Ara, Ofhan Thamur saat ditemui media Jaringpos.com, Selasa, 31 Desember 2019  menuturkan, jika proyek itu belum kunjung rampung, dan sekarang sudah memasuki tahun 2020, ada indikasi  anggaran untuk tahun 2019 sudah habis pakai, ini sangat ganjil, aneh bahkan sangat menyita perhatian banyak orang. Oleh karena itu, perlu ada transparan dari pihak terkait dalam hal ini Kepala Desa Ponto Ara kepada masyarakat setempat sehingga tidak ada kecurigaan atau kebuntuan. ” Saya pertama tentu prihatin. Ini proyek desa sebaiknya transparan itu salah satu bentuk pertanggungjawaban moral dari pemerintah desa untuk mengobati kegelisahan bagi banyak orang khususnya  masyarakat setempat di desa ini. Kami masyarakat juga wajib tahu”. Pekerajaan  tahun 2019 dikerjakan tahun 2019 juga. Tidak ada lintas tahun, tambahnya. Penggusuran ini semestinya diselesaikan pada  tahun 2019, namun sampai saat ini tak kunjung rampung. Tidak hanya itu, penggusuran yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2018 juga masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Secara terpisah Don Bosko warga kampong Perang mengatakan  “Waktu Musdes tahun 2018 ada beberapa titik yang perlu dibangun yaitu jalur Bea Rakas, Poto Koe dan kampung Deket, kemudian dari Golo Dara sampai batas Paal, dari Wae Rupuk sampai ke Wae Lunggur yang radiusnya 200 meter, Namun Sampai saat ini proyek tersebut mentok di tengah jalan, tambahnya. Sementara itu, Laurensius Jebire dari kampung yang sama juga menjelaskan jika ikut aturannya, galian pelebaran jalan seharunya 6 meter, itu setahu saya, jelas Jebire. Selain itu lanjutnya, di Bea Rakas itu masih ada tumpukan galian diatas  badan jalan, sehingga jalan tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh kendaraan, kualitas pembangunan pun sangat memprihatinkan. Padahal, proyek tersebut harus rampung di tahun 2018 kemarin. Kami juga tidak pernah melihat papan baliho untuk dipajangkan di lokasi proyek tersebut, ujarnya.

Baca Juga:

Menanggapi keluhan beberapa tokoh masyarakat tersebut, Kepala Desa Ponto Ara Rofinus Taso saat dijumpai oleh media jaringpos.com menjelaskan  bahwa,  keterlambatan pengerjaan Penggusuran di tiga lokasi tersebut antara lain Bea Rakas, Poto Koe dan Deket itu sebenarnya sudah kelar di tahun 2019 kemarin. Namun, eksavator yang kita pakai itu mengalami hambatan atau rusak, sehingga selama sebulan proyek tersebut sempat jeda sambil menunggu pemesanan alatnya dari Surabaya. ” Kami sudah berusaha supaya proyek di Bea Rakas menuju Deket ini rampung di tahun 2019 kemarin, tapi alat yang kita sewa itu rusak di selang bom pengantar oli ke baketnya dan pemesanan alatnya harus di Surabaya”, ungkap Kepala Desa.

Terakit dengan penggusuran di Bea Rakas, Kepala Desa menjelaskan akan diperbaiki sampai tuntas. Bahkan ia berjanji terkait dengan keluhan masyarakat Desa Ponto Ara akan dituntaskan paling lambat 12 hari kedepan, jika tidak ada macet lagi. ” Setelah tahun baru ini pemasangan alat eksavator yang rusak itu dan lagusung beroperasi”, tambahnya.

Mandeknya pengerjaan beberapa ruas jalan membuat warga tidak puas dan meminta kepada Pihak Tipikor dan Kejaksaan untuk mengecek langsung lokasi pengerjaan proyek di desa ponto Ara itu, karena diduga pengerjaanya ‘asal-asalan’ dan keluhan dari masyarakat setempat sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri khas dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat desa baik langsung maupun tidak langsung.(007/yb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker