Profesor Singapura Puji Jokowi Jenius, Utang RI Rendah-Kesenjangan Turun
Jakarta, JaringPos | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan pujian dari profesor sekaligus peneliti institut di National University of Singapore, Kishore Mahbubani. Jokowi disebut sebagai sosok pemimpin yang jenius dan pemimpin paling efektif di dunia.
Lewat tulisan berjudul ‘The Genius of Jokowi’ yang dirilis pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional, Kishore Mahbubani menyebut utang publik Indonesia terbilang rendah berdasarkan ukuran internasional.
“Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40% dari PDB,” ujar Kishore Mahbubani dalam tulisannya. Dikutip Jaringpod.com, Kamis (7/10/2021).
Dia juga menyoroti Koefisien Gini Indonesia (Gini Ratio) yang sederhananya adalah alat untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
Kishore Mahbubani menjelaskan, sebelum Jokowi menjabat pada tahun 2014, Koefisien Gini di Indonesia terus meningkat, dari 28,6 pada tahun 2000 menjadi 40 pada tahun 2013.
“Koefisien kemudian menurun menjadi 38,2, penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun. Namun, tidak seperti banyak pemimpin yang menganjurkan program besar pemerintah untuk membantu orang miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal,” terangnya.
Pengalaman pribadi Jokowi tentang kemiskinan menurutnya adalah kunci untuk memahami pencapaiannya.
Tahun 2016, misalnya, pemerintah melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin melalui formalisasi kepemilikan tanah. Jokowi juga telah memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan skema jaminan kesehatan nasional baru yang ditujukan untuk memberikan perawatan kesehatan menyeluruh.
“Demikian pula, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mencapai pendidikan merata, dan menyelenggarakan program bantuan tunai untuk masyarakat miskin (Program Keluarga Harapan),” tambahnya.
Dia juga mengapresiasi Jokowi yang mereformasi undang-undang perburuhan, mungkin dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang Cipta Kerja, untuk memungkinkan perusahaan menghemat di masa-masa sulit.
Jokowi, lanjut Kishore Mahbubani juga berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Selama masa kepemimpinannya, pemerintah telah menggencarkan pembangunan jalan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Dia juga menyoroti jalur kereta api sepanjang 2.000 kilometer yang direncanakan dari Banda Aceh hingga Lampung. Proyek lain yang diusulkan termasuk kereta api sepanjang 1.000 kilometer di seluruh Sulawesi dan pengembangan jalur kereta api jarak jauh di Kalimantan.
“Sementara itu, jaringan kereta bawah tanah Jakarta berkembang pesat, mengurangi beberapa kemacetan lalu lintas terburuk di dunia,” tuturnya.
Di Jawa, ujarnya, lebih dari 700 kilometer jalan tol termasuk jalan tol Trans-Jawa dibangun antara tahun 2015 dan 2018. Menurutnya itu suatu prestasi yang dulu dianggap mustahil, mengingat hanya 220 kilometer jalan yang dibangun di pulau Jawa pada dekade sebelumnya.
Reformasi yang dilakukan Jokowi dia nilai juga telah membantu meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia. Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dari 120 pada tahun 2014 menjadi 73 pada tahun 2020.
“Saat ini, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi, tetapi COVID-19 menghantam negara ini dengan keras. Namun, Jokowi bertindak lebih awal dan tegas untuk mengamankan 175 juta dosis vaksin untuk populasi 270 juta. Banyak dosis berasal dari China, dan Jokowi menerima pukulan Sinovac untuk menunjukkan kepercayaannya pada vaksin China dan mengirim sinyal politik yang lebih luas,” paparnya.
Tetapi dia berpendapat bahwa Jokowi secara geopolitik bersikap bijaksana, karena telah menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat (AS).
“Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, karena investasi China telah jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Kishore Mahbubani.
Dia menambahkan, Indonesia berpartisipasi dalam banyak proyek yang terkait dengan China Belt and Road, termasuk kereta api Jakarta-Bandung, zona ekonomi khusus pariwisata di Jawa, pembangkit listrik tenaga air Kayan di Kalimantan Utara, perluasan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera, dan pengembangan Bandara Internasional Lembeh di Sulawesi.
Dari catatan detikcom, dikutip Jaringpos.com Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah tembus ke Rp 6.625 triliun atau setara 40,85% terhadap PDB. Itu adalah posisi hingga akhir Agustus 2021. (*slm)
