Nasional

Begini Awal Polemik Rebutan Aset Antara Pemkab Buton dan Pemkot Baubau

Kendari, Jaring Pos – Polemik rebutan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kota Baubau yang berlangsung sejak 2019, akhirnya mencapai kesepakatan final setelah dimediasi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (25/1/2021) .

Kedua belah pihak menerima kesepakatan untuk tidak melanjutkan masalah dan mengakhiri polemik, sekaligus segera menindaklanjuti keputusan bersama berupa tata kelola ratusan aset Pemkab Buton yang selama ini ‘tersandra’ di dalam Kota Baubau.

Upaya penyelesaian juga pernah ditempuh Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) yang memediasi masalah aset daerah antara dua pemerintah daerah tersebut, namun upaya itu pun tidak membuahkan hasil sesuai harapan.


Sejak awal pembentukan Kota Baubau, salah satu masalah yang dihadapi adalah penyerahan aset dari daerah induk, Kabupaten Buton. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau, telah diamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau, menteri atau kepala lembaga pemerintah non departemen yang terkait, Gubernur Sultra dan Bupati Buton – sesuai dengan kewenangannya masing-masing menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemkot Baubau.

Gubernur Sultra Ali Mazitengah didampingi Wali Kota Baubau AS Thamrin dan Bupati Buton La Bakry-JaringPos
Ket foto: Gubernur Sultra Ali Mazi(tengah), didampingi Wali Kota Baubau, AS Thamrin, dan Bupati Buton, La Bakry. (Foto: Frans Patadungan/Diskominfo Sultra).

Penyerahan itu meliputi pegawai, aset BUMD, termasuk utang piutang serta dokumen dan aset yang sifatnya diperlukan oleh Kota Baubau selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan pejabat Walikota Baubau.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pun telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk, yang mengamanatkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) atau yang dikuasai, dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk itu, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk, dan sebelum ditetapkan penghapusannya dalam Daftar Inventaris Barang-barang Daerah Induk harus dimintakan persetujuan DPRD.

1 2 3 4Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker