Berita

Negara dan Gereja Berkolaborasi ‘Urus Warga/Umat’

Penulis  Sil Joni pemerhati masalah sosial dan politik

Pertemuan antara Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di Ruteng, Selasa (23/6/2020) terasa begitu sejuk dan impresif. Kesejukan itu, setidaknya terekam dalam ‘foto’ dan pemberitaan yang dilansir oleh sejumlah media online. Dalam foto perjumpaan itu, VBL terlihat begitu rendah hati dan respek di hadapan seorang pemimpin agama yang berwibawa.

Kendati dirinya bukan penganut agama Katolik, VBL sangat menghormati kewibawaan seorang penggembala umat yang terekpresi dalam bahasa tubuh yang amat simpatik. VBL secara tulus ‘mencium tangan Uskup Sipri’ dengan posisi tubuh agak membungkuk. Sebuah gestur dan perilaku yang patut diapresiasi dan diteladani.

Tidak hanya itu, dalam sesi pembicaraan pun, VBL memperlihatkan penghargaannya terhadap keberadaan dan kontribusi Gereja dalam membangun provinsi NTT. Orang nomor satu NTT itu mengakui secara tulus bahwa Gereja merupakan pioneer (perintis) pembangunan di NTT. Sumbangan Gereja itu tentu masih dan akan terus dibutuhkan dalam keseluruhan skema pembangunan politik di Provinsi ini.

Bahkan, dengan lantang VBL menegaskan bahwa pemerintah dan Gereja harus ‘bergandengan tangan’ dalam mengurus soal kesejahteraan dan kebahagiaan publik NTT. Jika kebijakan pemerintah tidak didukung oleh Gereja, tentu bisa berjalan pincang dan kontraproduktif dalam upaya memanifestasikan  akselerasi perbaikan mutu kemaslahatan publik di sini dan kini. Gereja dan negara mesti berkolaborasi dan membangun sinergisitas agar pelbagai proyek kesejahteraan publik bisa berjalan optimal dan efektif.

Namun, pertanyaan kita adalah apakah kolaborasi dan sinergisitas itu mesti mengorbankan ‘peran kritisisme dan profetisme yang menjadi salah satu misi utama dari Gereja? Apakah Negara  membutuhkan Gereja hanya untuk melegitimasi dan mendukung setiap program yang ditelurkan pemerintah? Apakah suara kritis dari Gereja tidak dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah?


Dari pertemuan dengan Uskup Sipri itu, kita menangkap semacam ‘sinyal positif’ bahwa Gubernur VBL sangat ‘menghargai suara kritis-profetis’ Gereja. Terhadap kebijakan mengeluarkan izin tambang Batu Gamping di Lengko Lolok dan pabrik semen di Luwuk, Desa Satarpunda misalnya, VBL tidak terlalu gegabah dalam mengeksekusi kebijakan itu. Dalam pembicaraan dengan Uskup itu, VBL berniat untuk lebih hati-hati dan mengkaji secara serius perihal plus dan minus dari kebijakan tersebut.

Apalagi, dalam pertemuan itu, Uskup Sipri sudah menyampaikan secara tegas sikap penolakan Gereja terhadap agenda tambang dan pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur itu. “Dari lubuk hati paling dalam, kami meminta kepada bapak Gubernur untuk tidak melanjutkan proses perizinan penambangan pabrik semen di Luwuk”, pinta Uskup Sipri.

Kita tidak sabar menunggu respons balik dari sang Gubernur. Jika mengacu pada tata bahasa tubuh dan tuturan verbal VBL di hadapan uskup, kita bisa menebak hasilnya. Besar kemungkinan VBL mendengarkan dan menerima masukan dari Uskup Ruteng itu.

Jika skenario itu yang terjadi, maka kolaborasi dan sinergisitas antara Gereja dan Negara, tidak harus melenyapkan peran kritis-profetis dari Gereja. Artinya, dukungan yang diberikan Gereja tidak mesti diekspresikan secara positif. Mengeritik dan menolak kebijakan negara yang ditopang dengan argumentasi yang meyakinkan, juga bisa dilihat sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi tersebut. Mengapa?

Sebuah kebijakan publik didesain dan dieksekusi demi peningkatan kemaslahatan publik par excellence. Jika ditemukan fakta bahwa kebijakan itu berpotensi mendatangkan ‘bencana’ atau merugikan masyarakat dan lingkungan alam, maka keputusan itu perlu dikritik dan ditinjau kembali.

Saya kira, sikap kontra Gereja terhadap isu tambang dan pendirian Pabrik Semen di Kabupaten Manggarai  Timur, tentu dilatari oleh hasil telahaan akademik yang komprehensif. Jadi, Gereja tidak ‘sekadar menerikan suara protes’ tanpa melalui kajian yang matang. Pemimpin Gereja mana di dunia ini yang tidak ingin umatnya hidup sejahtera? Demikian pun sebaliknya, pemerintah mana di dunia ini yang tidak senang masyarakatnya hidup bahagia?

Untuk kepentingan kesejahteraan warga di Lengko Lolok dan Luwuk, pemerintah melihat ‘tambang’ sebagai jalan utama. Tambang Batu Gamping dan Pabrik Semen dinilai berpotensi ‘melenyapkan’ problem kemiskinan dan keterbelakangan di dua kampung itu. Ada semacam optimisme bahwa derajat dan taraf hidup warga semakin meningkat dengan kehadiran dua perusahaan itu. Mereka tidak perlu berkeringat dan banting tulang lagi untuk menggarap aneka potensi pertanian di Desa itu. Pihak perusahaan akan menyalurkan ‘uang jaminan’ untuk kelangsungan hidup anak cucu mereka kelak.

Sementara pihak Gereja dan elemen masyarakat sipil lainnya, justru melihat fakta sebaliknya. Tambang dan pabrik Semen itu, dilihat dari pelbagai aspek, sama sekali tidak menjamin kebahagiaan hingga anak cucu dari dua kampung itu  di masa mendatang. Alih-alih menyejahterakan warga, tambang dan pabrik Semen itu justru ‘membuat warga semakin miskin dan melarat’. Di samping itu, kerusakan tata ekologi dan budaya begitu massif tersebab beroperasinya perusahaan tambang tersebut.

Adakah jalan tengah untuk ‘melerai’ dua sudut pandang di atas? Bagaimana model kolaborasi dan sinergisitas antara Gereja dan Gubernur mesti dibangun di tengah perbedaan sikap ini? Apakah Gubernur merasa bahwa Gereja tidak mendukung program pemerintah? Apakah perbedaan sikap itu berujung pada penajaman relasi antagonistis antara Gereja dan negara?

Apapun jawabannya, kita tetap mendambakan dan mendorong terwujudnya skema kolaborasi dan sinergisitas antara dua institusi itu dalam mengurus kesejahteraan umat. Keduanya mesti saling mendukung, melengkapi, dan mengingatkan agar pelbagai proyek politik benar-benar membawa berkat bagi publik.

 

Isi tulisan ini sepenuhnya adalah tanggungjawab Penulis

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker