BeritaDaerah

Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pencegahan Perkawinan Anak


Mataram, JaringPos | Acara sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2021 disampaikan oleh H. Umar Said Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar di Desa Tamansari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

“Acara Sosialisasi di buka oleh Kepala Desa Tamansari Bapak Zaini. Acara sosialisasi dihadiri oleh 50 orang peserta sebagian besar dihadiri oleh ibu-ibu dan masyarakat sekitar,” dirilis Jaringpos.com, Senin (22/11/2021).


Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat memberikan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. H. Umar memaparkan aturan UU tersebut secara rinci.

“Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” paparnya.

Baca Juga:

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa UU Perkawinan.

IMG 20211122 WA0031-JaringPos

“Menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur,” ungkapnya.

Sesuai Penjelasan UU Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

“Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib dan untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan untuk menjamin persamaan kedudukan warganegara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya H. Umar dalam acara sosialisasi. (Red. H A/ Byan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker