Nasional

Ketua DPD Partai Demokrat Bali Sebut Rencana Penerapan Ganjil Genap “Zalim”


"Kondisi masyarakat sekarang ini sudah tidak punya apa-apa, mau kemana lagi. Pantai mungkin satu-satunya tempat dimana masyarakat bisa melepas penat"

Denpasar, JaringPos | Adanya rencana pemberlakuan sistim ganjil genap di beberapa jalan diseputar Sanur, Denpasar dan Kuta Kab. Badung ditanggapi serius oleh Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta saat ditemui di Jalan Pantai Matahari Terbit, Sanur, Senin (20/9/2021).

Menurut Mudarta, rencana pemberlakuan ganjil genap ini menambah kegalauan masyarakat yang mencoba kembali bangkit kembali setelah mengalami tingkat depresi akibat pembatasan PPKM yang sudah dirasakan masyrakat Bali selama hampir 2 tahun. Padahal, harapan masyarakat kalau bisa PPKM sekarang bisa diturunkan lagi levelnya sampai ke level 2 agar masyarakat bisa lebih leluasa mempersiapkan memasuki masa transisi seperti yang sudah tegaskan Presiden Jokowi bahwa pandemi ini akan menjadi endemi dan nanti kita akan terbiasa hidup dengan covid sama dengan penyakit flu lainnya.


“Rencana pemberlakuan ganjil-genap di dua Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sanur dan Kuta pada hari sabtu, minggu dan hari libur serta hari libur fakultativ pemda adalah terlalu berlebihan, tidak ada urgensinya. Kalaupun ada kemacetan diantara jam-jam tertentu itu hal wajar,” ungkap Mudarta.

Mudarta berharap kebijakan yang sekiranya akan menambah stress masyarakat agar ditinjau ulang, kalau bisa sedikit dilonggarkan, dan dipermudah upaya masyarakat membangun kembali perekonomiannya yang sudah terpuruk akibat pandemi.

“Kondisi masyarakat sekarang ini sudah tidak punya apa-apa, mau kemana lagi. Pantai mungkin satu-satunya tempat dimana masyarakat bisa melepas penat, karena untuk ketempat-tempat khusus seperti mal rasanya sudah tidak mungkin, pantai itu ruang terbuka luas, sedikit kemungkinan akan terjadi penumpukan, asal prokes dijalankan dan aturan 3 M diterapkan. Jangan terlalu kejamlah sama masyarakat,” ujar Mudarta.

Baca Juga:

Menurutnya, apa yang disebut pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menjaga fluktuasi kunjungan di dua DTW tersebut justru lebih banyak mudaratnya, Ia meminta Pemerintah realistis dalam membuat kebijakan, sedianya kebijakan dibuat agar ada mamfaat bagi masyarakat.

“Kunjungan wisatawan belum juga ada kenaikan signifikan yang bisa menyebabkan kemacetan parah, ini kan masih masyarakat sekitar yang ingin berakhir pekan ke pantai, lain hal kalau kemacetan itu terjadi disentra bisnis. Ini malah nanti akan ada pos-pos penjagaan untuk pemeriksaan, ini yang justru akan menimbulkan kerumunan baru kalau sistim ganjil genap diterapkan,” pungkas Mudarta.

Seperti diberitakan sejumlah media sebelumnya, Kepala Dishub Prov. Bali Samsi Gunarta menjelaskan, berencana menerapkan sistim ganjil genap di dua wilaya DTW Sanur dan Kuta untuk mengendalikan dan menjaga fluktuasi kunjungan DTW yang bisa meningkat sehingga bisa menjaga proses pelonggaran secara bertahap, mencegah terjadinya penumpukan untuk menghindari kerumunan.

Menurut Samsi Gunarta, aturan ganjil-genap ini hanya akan dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kab. Badung yang waktunya hanya pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 6.00 – 09.00 WITA dan pukul 15.00 – 18.00 WITA.

“Ganjil genap mengikuti tanggal pada kalender. Jika Sabtu tanggalnya 15, maka itu ganjil. Plat kendaraan ganjil boleh lewat atau masuk. Jika genap tidak boleh lewat dan oleh petugas akan disuruh putar balik. Begitu seterusnya,” ujar Gunarta, mengutip OborSultra.com Sabtu (15/9/2021). (*Ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker