Ekonomi

Bupati dan DPRD Kabupaten Bima Bungkam, Kelangkaan Pupuk Petani Terjadi Setiap Tahun


Bima, JaringPos | Pupuk bersubsidi selalu menjadi persoalan bagi petani di setiap musim tanam. Mulai dari kelangkaan hingga persoalan harga. Misalnya, di Kecamatan Monta, Belo, dan Sape. Para petani mulai khawatir bawang, padi mereka gagal panen karena belum dipupuk.

Aris Kurniawan mewakili masyarakat sebagai aktivis STISIP Mbojo Bima tersebut, mengungkapkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi tiap tahun. Tak ada upaya atau niat baik dari Bupati dan anggota DPRD komisi II Kabupaten Bima membahas persoalan kelangkaan pupuk bagi para petani.


“Mereka hanya sibuk berbicara proyek dan bagi-bagi proyek, kurang jatah dan segala macam hal yang menguntungkan diri dan kelompok, tanpa melihat masyarakatnya yang kesulitan. Ungkapnya

Harga pupuk bersubsidi di kabupaten Bima secara keseluruhan telah menjual lebih dari Harga HET, karena itu sangat kontradiksi dengan (PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN). Ujar Aris Kurniawan pada hari jum’at, (11/6/2021) jumpa pers dengan Jaring Pos.

Seharusnya Bupati dan DPRD Kabupaten Bima segera mencari solusi dan bisa melihat yang terjadi ditengah masyarakata. Masyarakat diwakili oleh aktivis ini berharap, Bupati dan DPRD Komisi II Kabupaten jangan menutup mata dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Baca Juga:

“Masyarakat mendesak segera lakukan sidang paripurna agar segera membuat perda bahwa penjualan pupuk itu dialihkan ke BUMdes, sebab melalui wadah tersebut penyaluran pupuk baru efektif dan menghindari pengecer pupuk melebihi HET”, menurutnya.

Jika ini dibiarkan dan harga pupuk di naikan secara sepihak oleh pengecer, berarti ada potensi konspirasi yang terjadi di balik pihak terkait. Harus Komisi II DPRD Kabupaten Bima berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan agar tidak lagi terjadi kelangkaan.

Maka dari pada itu secepatnya kita dan masyarakat akan melayangkan surat audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bima mengenai perihal tersebut. Katanya (*salmin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker