DaerahBerita

Keras!, Puspa Negara Soroti Kinerja BWS Bali Hanya Tahu Prosedur Tapi “Tertidur” Saat Banjir

Penghentian Normalisasi Tukad Mati Legian oleh BWS Bali adalah bukti Ego Sektoral dan Super Body yang tidak perlu terjadi

Badung, PancarPos | Dihentikanya kegiatan normalisasi Tukad Mati Legian oleh DPUPR Badung melalui BWS Bali ditanggapi serius oleh Ketua LPM Legian, Wayan Puspa Negara yang menurutnya proses penghentian tersebut menunjukkan adanya ego sektoral antar institusi pemerintah sehingga mengabaikan pentingnya kordinasi kebawah, baik antar institusi maupun dengan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masalah yang sedang ditangani.

“Menunjukkan sinyalemen adanya ego sektoral dan keangkuhan staff BWS Bali yang hanya mengutamakan Prosedur tetapi saat BANJIR berulang-ulang dari tahun ketahun di kawasan legian mereka nyaris tertidur, buktinya pengendalian banjir di Tukad Mati serta maintenancenya dilakukan oleh DPUPR Badung, misalnya memasang pompa induk otomatis pengendali banjir di jembatan naga, menyediakan 4 unit pompa portable pengendali banjir, membersihkan secara berkala seluruh saluran menuju tukad mati, menjaga Trashrake dan lainya,” ujar Puspa Negara pada Sabtu (5/11/2022).

Menurutnya, saat ini sesui usulan masyarakat legian dari tahun ketahun melalui Musrenbangkel, melalui LPM Legian dan sudah tertuang dalam  APBD Badung tahun 2022 ada nomenclature Normalisasi Sungai di Kab. Badung yang menyasar Tukad Mati sebagai payung hukum status pekerjaan.


“Pengerjaan sudah berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2022 kok tiba tiba kini dipermasalahkan hanya karena prosedur?, selama ini BWS Bali kemana? Kami masyarakat legian sangat kecewa dengan BWS sejak kami tahu kewenangan Tukad Mati ada di BWS, bayangkan th 2017/2018 ada penataan tukad mati oleh BWS Bali mengarah pada penanggulan dan penataan untuk menjadi destinasi wisata, tetapi hasil proyeknya jauh panggang dari api alias proyek gagal, banyak tanggul yang jebol, tidak dibangun tanggul di beberapa titik dan bahkan senderan sungai banyak yang tak sesuai bestek serta ambrol, dimana proyek tersebut menelan biaya sebesar Rp 132,2 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan ditegur dan dihentikanya kegiatan Normalisasi tukad mati oleh BWS Bali ditengah upaya pengendalian banjir yang sudah terjadi dua kali dalam satu bulan lalu akibat sedimentasi yang sangat luar biasa tebal yang tak pernah dikeruk oleh BWS Bali padahal mengaku punya kewenangan tapi tidak berbuat sesuatu dan memintakementrian PUPR melalui PUPR Kabupaten Badung mengevaluasi staff BWS yang dianggapnya kurang becus dalam mensupervisi Tukad Mati.

“Menunjukkan oknum BWS dilapangan hanya bisa menyalahkan atas dasar prosedur tanpa melihat dirinya yang kurang becus dalam mensupervisi Tukad Mati. Oleh karena itu kami meminta kementrian PUPR untuk menarik dan mengganti semua staff BWS yang menghentikan pekerjaan normalisaai di Tukad mati selanjutnya meminta kepada BWS untuk segera menormalisasi tukad mati karena saat ini sudah musim hujan, memperbaiki dinding sungai, memasang tanggul yang tak dipasang saat proyek dimulai dari 3 th lalu, menata ulang Penampang berganda yang merusak estitika dan tidak elok dipandang karena dikerjakan setengah hati, serta segera melebarkan bottle neck tukad mati di Jl. Patih Jelantik,” tegas Puspa Negara.

“Jika BWS memang tidak mengagendakan normalisasi tukad mati, apa yang harus dilakukan? Sejauh ini DPUPR Badunglah yang menjaga, merawat dan menerapkan teknologi pada Tukad Mati, sedangkan kami di masyarakat secara partisipatif setiap hari jumat melakukan gerakan Prokasih (program kali bersih tiada henti berkelanjutan) di Tukad Mati. Lalu BWS ngapain saja? sementara saat banjir kami merana, saat di normalisasi dihentikan lalu maunya BWS apa sieh?,” tanyanya.

Puspa Negara menyayangkan kurangnya kordinasi yang tidak menyentuh level bawah, sehingga ada kesan suara masyrakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan perihal penataan Tukad Mati. Pihak PUPR yang coba dihubungi JaringPos.com belum menjawab.

“Dan sejauh ini BWS jarang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan terbawah bahkan para petugas BWS dilapangan nyaris tak pernah terlihat batang hidungnya melakukan supervisi, monitoring, komunikasi dan sosialisasi, ternyata bisanya hanya menegur.. tapi saat banjir tertidur!,” tutupnya.(*ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker