Pendidikan

Karya Ilmiah: Antara Kompetensi Guru dan ‘Kenaikan Pangkat


 

Oleh: Sil Joni


Selain menabur benih literasi untuk siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Manggarai Barat, tim Media Pendidikan Cakrawala (MPC) juga memberikan bantuan kepada para guru bagaimana menulis karya ilmiah populer untuk dipublikasikan di berbagai media arus utama (mainstream) termasuk MPC. Tentu ini sebuah kabar yang menggembirakan di tengah ‘minimnya’ karya ilmiah yang diproduksi oleh para guru kita.

Kru MPC mendapatkan ‘legitimasi akademis’ untuk melaksanakan ‘tugas mulia’ itu, ketika Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi NTT menggandeng media ini  dalam memberikan semacam ‘pelatihan dan bimbingan’ menulis karya ilmiah secara reguler bagi para guru SMA/SMK. Tetapi, dalam pelaksanaannya guru PNS cenderung diberi prioritas dan fokus dalam pelatihan itu.

Setelah ditelusuri, ternyata program itu ada hubungannya dengan pemenuhan persyaratan dalam mengurus kenaikan pangkat/golongan khususnya, guru PNS golongan IVA. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak guru PNS yang ‘mentok’ di Golongan IVA tersebab oleh ketidakmampuan memenuhui tuntutan ‘menghasilkan’ karya ilmiah baik dalam bentuk buku teks, maupun tulisan yang berlanggam ilmiah populer di Majalah atau koran.



Kebijakan ‘memberikan bantuan’ kepada para guru dalam mengkreasi tulisan ilmiah, memang sangat mendesak saat ini. Kapasitas skill menulis para guru, umumnya kurang menggembirakan. Padahal, memproduksi tulisan bermutu tentang pelbagai problematika dalam dunia pendidikan dan pembelajaran merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi profesional seorang guru.

Baca Juga:

Jika menulis karya ilmiah yang berbasis riset tindakan dalam kelas menjadi ‘suplemen’ peningkatan kompetensi guru, maka kebijakan yang ‘mengutamakan’ guru PNS dalam pelatihan dan bimbingan teknis penulisan ilmiah, perlu dikritisi dan ditinjau lagi. Saya kira kebijakan itu, selain bersifat diskriminatif, juga berpotensi mereduksi esensi sebuah penulisan karya ilmiah bagi seorang guru.

Ada semacam asumsi bahwa karya ilmiah hanya dibuat oleh guru PNS sebagai persyaratan untuk urus kenaikan pangkat/golongan. Kebijakan itu bersifat restriktif, membatasi hak guru untuk mendapat ilmu yang praktis bagaimana semestinya meningkatkan kompetensi melalui keterampilan menulis karya ilmiah populer.

Saya kira ‘menulis karya ilmiah’ mesti dilihat sebagai sebuah ‘keharusan akademis’ bagi seorang guru. Kompetensi profesionalnya bisa ditakar sejauh mana dia menghasilkan karya bermutu untuk kepentingan perbaikan dan perubahan kultur pembelajaran dalam kelas khususnya serta kebutuhan merawat peradaban pada umumnya. Sedapat mungkin ‘pelbagai aktivitas pembelajaran’ dalam kelas direfleksikan secara sistematis dan metodis  yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau artikel opini di media.

Kenaikan Pangkat atau Golongan hanya sebagai ‘bonus’ dari kestiaan menekuni aktivitas saintifik itu. Mengejar kenaikan Golongan tidak boleh dilihat sebagai ‘tujuan akhir’. Jika paradigma ini yang dipegang, maka kebijakan yang bersifat diskriminatif di atas tidak pernah terjadi. Semua guru, entah PNS atau bukan, mempunyai tanggung jawab moral akademis yang sama untuk menghasilkan karya ilmiah sebagai ‘alat ukur’ kualitas kompetensinya sebagai ‘ibu asuh homo academicus’ di sebuah institusi pendidikan formal.*

 

Penulis adalah Staf Pengajar SMK Stella Maris Labuan Bajo. Tinggal di Watu langkas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker