Lombok Timur, JaringPos | Sekertaris WAKA II Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Kabupaten Lombok Timur menduga Wi-Fi Lotim Net dengan anggaran 4,3 milyar masih jalan di tempat.
“Sementara mengharap PAD sampai 12 M. Ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa desain jaringan dan kajian mendalam dan sekarang latah membangun Command Center senilai 6,8 milyar, yang termasuk program2 kegiatan tidak prioritas dalam kondisi keterbatasan anggaran. Wajar saja kemudian akhirnya berhutang,” katanya saat Jumpa Pers dengan JaringPos, Rabu (1/12/2021).
Diduga banyak sekali pengusaha wifi bodong yang belum memiliki izin yang jelas hingga saat ini, dan tidak mengeluarkan pajak kepada negara dan di duga banyak sekali wifi yang tersebar di berbagai desa tidak berfungsi dengan baik, padahal anggaran nya cukup banyak jangan sampai anggaran tersebut di main-mainkan atau tidak menentu arah nya.
“Saya selaku Sekretaris WAKA II bidang eksternal PC PMII Lotim meminta kepada aparat penegak hukum untuk mentertibkan semua ini dan meminta kepada kejaksaan negeri selong untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait baik itu PPK, KADIS, dan Kontraktor selaku penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan proyek lotim net tersebut,” ungkapnya.
Jaringan internet atau wifi Lotim Net yang merupakan Program Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Lombok Timur yang tersebar di 254 Desa dan 254 dusun, dalam waktu dekat sudah tidak bisa diakses secara gratis.
“Pasalnya, jaringan internet Kabupaten yang sudah melakukan uji coba selama kurang lebih satu tahun tersebut, memberikan akses internet gratis untuk masyarakat dan kini akan diterapkan sistem voucher,” lanjutnya.
Kepala Dinas Kominfo
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu saat ditemui NTBPOS mengatakan, saat dilakukan uji coba, akses jaringan sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa Desa yang belum optimal karena faktor lokasi yang ekstrim dan dari sisi alat sudah rampung.
Masfu mengatakan akan bekerja sama dengan pihak Desa sebagai penyedia voucher, yang nantinya voucher tersebut akan dijual oleh Desa melalui Bumdes, kelompok masyarakat atau perorangan.
“Saat ini, kita lakukan uji coba selama sebulan, sekitar 19 voucher setiap Desa yang sudah optimal jaringannya untuk dijual ke pengguna,“ ucapnya, Senin (19/11/2021).
Ia menambahkan, untuk Desa-desa yang belum optimal jaringan internetnya, akan dibebankan kepada pihak penyedia voucher untuk pengembangan, pemeliharaan dan pengoprasian.
“Desa akan membiayai jaringan internet itu dari hasil penjualan voucher sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi mengeluarkan uang untuk perbaikan,“ ucapnya.
Masfu menghimbau pihak Desa agar selalu mengaktifkan jaringan internet yang sudah terpasang, meskipun di hari-hari libur agar masyarakat bisa mengaksesnya.
“Kadang pihak Desa menonaktifkan jaringannya ketika libur, ini harapan kita agar tidak dimatikan,“ katanya. (*slm)
